by

Revisi Hukum Taksi Online

Sugeng, pengemudi taksi online yang biasa “mangkal” di sekitar Gandaria City, Jakarta Selatan tengah asyik menyantap rujak. Sambil berteduh di bawah pohon rindang, ia menceritakan uneg-uneg soal aturan taksi online

 Jakarta Selatan tengah asyik menyantap rujak Revisi Aturan Taksi Online

“Saya bergotong-royong siap ikut aturan dari pemerintah. Yang penting sanggup tetap cari penumpang. Lumayan penghasilannya. Saya sendiri sudah jadi driver online semenjak 2014,” katanya kepada Tirto.

Ia ingin biar taksi online sanggup segera punya aturan main biar memberi kepastian bagi dirinya dan kawan-kawannya sesama pengemudi. Selain tak ingin melanggar aturan angkutan umum, ia juga tak mau ribut-ribut di jalan dengan taksi konvensional.

Suara Sugeng memang didengar, pemerintah sudah menciptakan payung aturan untuk taksi online melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32/2016 wacana penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek pada 1 April 2016. Namun, aturan yang dibentuk pemerintah ini mendapat penolakan dari pengemudi taksi online. Akibatnya, pemberlakuan Permenhub No. 32/2016 pada Desember 2016 juga terpaksa ditunda.

Permenhub No. 32/2016 tersebut tidak kunjung juga berlaku efektif. Malah, harus kena revisi atau digantikan dengan beleid baru, adalah Permenhub No. 26/2017 wacana penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Permenhub No. 26/2017 punya nasib yang sama ibarat aturan yang sudah ada sebelumnya, juga mendapat perlawanan. Aturan ini sempat digugat oleh beberapa pengemudi taksi online ke Mahkamah Agung (MA). Sebanyak 14 pasal di Permenhub No. 26/2017 pun diputuskan harus dicabut paling lambat 1 November 2017.

Buntut dari putusan MA itu, taksi online seolah-olah kembali bebas aturan. Pemerintah Daerah di sejumlah daerah melarang acara taksi online untuk menghindari ukiran fisik antara pengemudi taksi aplikasi dan taksi konvensional.

Pemerintah merespons dengan merevisi Permenhub No. 26/2017. Rencananya, revisi ini akan berlaku 1 November 2017. Meski belum 100 persen rampung, pemerintah sudah menunjukkan kisi-kisi apa saja yang akan direvisi.

Berdasarkan draf revisi Permenhub No. 26/2017 per 13 Oktober 2017 yang diterima Tirto, hal-hal yang diatur beleid sebelumnya telah dimodifikasi. Ada yang diperketat, namun ada juga yang diperlonggar.

Beberapa bab yang diperketat misalnya, menyangkut pemasangan stiker di taksi online. Sebelumnya, stiker hanya memuat warta wilayah operasi saja. Dalam direvisi, stiker juga memuat warta jangka waktu berlaku izin, nama tubuh aturan dan logo perhubungan.

“Secara substansi kami oke [pemasangan stiker]. Ini salah satu tanda di kendaraan, bahwa kita sudah melaksanakan profesi sebagai angkutan sewa khusus,” kata Christiansen F.W, Ketua Umum Asosiasi Driver Online kepada Tirto.

Namun, sebelum pemasangan stiker, pemerintah juga harus terlebih dahulu sanggup menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi taksi online. Pasalnya, tidak sedikit pengemudi taksi online yang diintimidasi ketika mengangkut penumpang, contohnya di bandara atau stasiun kereta.

Selain stiker yang diperketat soal ketentuannya, dokumen yang harus dipenuhi ketika mengajukan perubahan alamat dan direksi Perusahaan Angkutan Umum juga bertambah. Pemohon harus juga menyertakan salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang berlaku, dan salinan bukti lulus uji terencana berupa buku uji/kartu lulus uji yang berlaku.

Selain itu, pasal-pasal soal mengenai perusahaan aplikasi ibarat Gojek, Grab dan Uber juga diperketat. Dalam draft revisi Permenhub No. 26/2017, perusahaan aplikasi kini wajib membuka kantor cabang dan penanggungjawabnya sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan pemerintah.

Selain diperketat, draf revisi regulasi itu juga memperlonggar beberapa aturan sebelumnya. Misalnya, wilayah operasi taksi online kini tidak lagi hanya di daerah perkotaan, akan tetapi juga sanggup menyasar ke tempat-tempat lainnya.

Kemudian, aturan yang menyangkut surat tanda nomor kendaraan (STNK) juga diperlonggar. Pengemudi taksi online sanggup bergembira. Kini, persyaratan STNK untuk taksi online tidak harus atas nama tubuh hukum, tetapi sanggup nama perorangan atau pengemudi.

Agar nama pemilik yang tercantum di STNK atas nama perorangan, pengemudi taksi online harus tergabung dalam Koperasi. Adapun, Koperasi tersebut harus mempunyai izin sebagai penyelenggara angkutan umum.

Selain STNK, kartu pengawasan yang wajib dibawa oleh taksi online pun tidak seketat sebelumnya. Kini, kartu pengawasan tidak perlu memuat nomor rangka kendaraan bermotor dan daya angkut bagasi. Namun, harus memuat nama pimpinan perusahaan.

Sanksi denda yang diberikan pun juga diperlonggar, khususnya bagi perusahaan aplikasi. Sebelumnya, denda pelanggaran ringan sanggup mencapai Rp5 juta. Kini, nilai dendanya hanya Rp1 juta per pelanggaran.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan ada beberapa hal yang ditambahkan salah satunya yang harus dimiliki perusahaan penyelenggara taksi online.

“Ada beberapa hal yang ditambahkan, kini itu masih ada SIM A pribadi, jadi harus ada SIM A umum yang harus dibuat. Yang kedua, harus ada asuransi,” kata Menhub Budi Karya

Bila melihat hal-hal yang diubah, pemerintah menunjukkan banyak kelonggaran kepada pengemudi taksi online. Namun, secara umum, revisi tersebut kurang lebih sama ibarat Permenhub No. 26/2017. “Saya lihat aturan ini sama saja. Nanti, kita lihat apakah aturannya sanggup diimplementasikan di lapangan atau tidak,” kata Ateng Aryono Sekjen Dewan Pengurus Pusat Organda ketika konferensi pers, Kamis (19/10).

Revisi Rawan Digugat

Draf revisi Permenhub No. 26/2017 rawan untuk digugat kembali ke MA. Sebanyak 14 pasal di Permenhub No. 26/2017 yang dicabut oleh MA pada Agustus 2017, muncul kembali di draf revisi tersebut.

Misalnya, aturan mengenai penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Kemudian, kewajiban taksi online mempunyai dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama tubuh hukum, kartu uji dan kartu pengawasan. Selain itu juga, persyaratan permohonan izin bagi kendaraan bermotor gres yang harus melampirkan salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor. Ada juga, soal larangan bagi perusahaan aplikasi untuk melaksanakan rekrutmen pengemudi.

Budi Karya Sumadi menegaskan draf revisi tersebut sudah dibicarakan kepada seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap revisi Permenhub No. 26/2017 ini sanggup diterima. Kemenhub mencoba melaksanakan sosialisasi ke beberapa kota soal aturan ini.

“Tarif batas atas dan batas bawah misalnya. Ini kan perlu biar tidak ada monopoli, dan kesetaraan itu terjadi. Dengan kesetaraan ini, saya yakin semua stakeholder sanggup hidup berdampingan,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga mewanti-wanti biar tidak ada lagi sengketa di lapangan. Dia mengakui bahwa masih ada problem aturan yang tidak sanggup diakomodir oleh UU yang ada ketika ini. “Kita ingin melihat keseimbangan, enggak boleh menang sendiri. Jangan ada pengadilan, jangan ada lagi. Kita sudah bicara dengan Gojek dan Uber biar jangan ada yang aneh-aneh lagi. Perjanjian sudah disepakati.”

News Feed