oleh

Cara Mengatasi Duduk Perkara Pelayanan Publik

Pelayanan publik yakni segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam setiap pelayanan publik pastiada masalah, untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik sanggup ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut :

Penetapan Standar Pelayanan.

Standar pelayanan mempunyai arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu kesepakatan penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi keinginan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.

Proses ini tidak hanya akan menawarkan isu mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga isu mengenai kelembagaan yang bisa mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan yakni isu mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya insan yang dibutuhkan serta distribusi beban kiprah pelayanan yang akan ditangani.

Pengembangan Standard Operating Procedures

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan sanggup berjalan secara konsisten diharapkan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan sanggup berjalan sesuai dengan teladan yang jelas, sehingga sanggup berjalan secara konsisten.

Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme evaluasi kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan sanggup dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh alasannya itu, survey kepuasan pelanggan mempunyai arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber isu bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh alasannya itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang sanggup secara efektif dan efisien mengolah banyak sekali pengaduan masyarakat menjadi materi masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.

Standarisasi Standarisasi merupakan konsep dasar dari model birokrasi Weber. Menurut konsep ini, sikap orang dalam birokrasi ditentukan sebelumnya oleh struktur dan proses yang distandarisasi. Model Weber memperinci suatu hierarki kedudukan, dengan tiap kedudukan berada di bawah kedudukan yang lebih tinggi. Masing-masing kedudukan didiferensiasi secara horizontal oleh pembagian kerja. Pembagian kerja tersebut membuat unit-unit yang menguasai bidang-bidang tertentu, memilih tempat tempat dilakukannya aktivitas yang konsisten dengan kemampuan anggota unit, memberi tanggung jawab bagi pelaksanaan tindakan tersebut, dan mengalokasikan wewenang yang sebanding untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Pada dikala yang sama, peraturan tertulis mengatur prestasi kiprah para anggota. Pembebanan struktur dan fungsi-fungsi tersebut menawarkan keahlian tingkat tinggi tertentu, koordinasi peran, dan kontrol dari anggota melalui standarisasi.

Standarisasi proses, dilihat dari segi waktu, akan ditentukan oleh struktur organisasi yang digunakan. Semakin tinggi derajat hierarkinya maka waktu yang diharapkan untuk menuntaskan suatu proses pelayanan semakin usang pula, mengingat beban tanggung jawab manajer pada lini yang semakin tinggi akan semakin besar pula, sementara untuk beberapa unit pelayanan pada forum pemerintahan wewenang pekerjaan mustahil didesentralisasikan.

Ukuran, efisiensi, dan keandalan akan kembali menjadi obyek yang banyak dikritik oleh masyarakat pengguna layanan. Keterkaitan antara besaran organisasi dengan efisiensi kualitas pelayanan publik dalam sistem manajemen pelayanan publik dikemukakan pula oleh Raadschelders and Rutgers (Bekke,1996), yang menyimpulkan bahwa sistem layanan publik tergantung pada variabel internal dan eksternal. Perubahan dalam struktur organisasi dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi serta relasi antara masyarakat, pemerintah dan administrasi.

Demikian artikel Cara Mengatasi Masalah Pelayanan Publik biar bisa bermanfaat.

Sumber: dictio

News Feed