oleh

Asset Tracing

Tindak pidana pembersihan uang ialah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui banyak sekali transaksi keuangan biar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seperti berasal dari acara yang sah / legal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ialah forum independen yang dibuat dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pembersihan uang. PPATK melaksanakan proses intelijen dan memberikan informasi intelijen kepada pihak penyidik yang sanggup dipakai oleh abdnegara penegak aturan dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penelusuran aset hasil kejahatan oleh PPATK dalam penegakan tindak pidana pembersihan uang.Penelitian ini memakai metode yuridis empiris dibantu pendekatan yuridis normatif biar penelitian ini lebih berbobot. Pendekatan yuridis empiris dipakai untuk meneliti praktik penelusuran aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh PPATK sedangkan metode yuridis normatif dipakai untuk meneliti serta menganalisis fungsi, kiprah dan wewenang PPATK serta untuk mengetahui ruang lingkup pembersihan uang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPATK mempunyai kiprah yang sangat penting dalam acara penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana pencucian. PPATK mempunyai kewenangan khusus dalam melaksanakan proses intelijen dan dibantu oleh banyak sekali pihak untuk menelusuri aset hasil tindak pidana.Di dalam skripsi ini, terdapat pula saran-saran yang dibutuhkan sanggup terealisasi sehingga menjadikan PPATK serta banyak sekali pihak lain yang membantu dalam melaksanakan penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana menjadi lebih baik lagi.

Penelusuran Aset (Asset Tracing)

Menurut Modul Audit Forensik (2007) yang dimaksud dengan  penelusuran aset ialah merupakan suatu teknik yang dipakai oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pembersihan uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk sanggup diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya biar sanggup dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian jawaban perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pembersihan uang tersebut.

Sumber Informasi Dalam Penelusuran Aset

Penyembunyian aset oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pembersihan uang, sanggup memakai sarana perbankan dan sanggup juga pembelian barang dagangan, membuka restaurant, perjuangan hiburan atau pembelian aset tetap lainnya seperti; mesin-mesin, kendaraan, bangunan, tanah dll.

Untuk mengetahui daerah persembunyian tersebut, pihak penegak aturan yang dibantu oleh auditor forensik akan sanggup memperoleh informasi penyembunyian tersebut dari sumber-sumber berikut ini :

  1. Penyedia Jasa Keuangan, Laporan Transaksi Keuangan yang mencurigakan (Suspicius transaction report) dan transaksi keuangan tunai (Cash transaction report) yang dikirim Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Laporan ini mencantumkan detail dari jumlah yang ditransfer, nama bank, dan nomor rekening bank pengirim (kalau transfer bukan berasal dari setoran tunai) dan penerima. Informasi ini bermanfaat untuk pembekuan rekening bank dan penelusuran lebih lanjut dari arus dana berikutnya.
  2. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), PPATK juga mempunyai jaringan kerjasama dengan forum serupa di luar negeri ibarat Financial Inteligence Service (FIS) di Inggris, yang menjadi counterpart-nya maupun pihak interpol. Informasi dari dalam dan luar negeri sanggup dipakai untuk maksud penelusuran aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan tindak pidana pembersihan uang, contohnya oleh Tim Pemburu Koruptor.
  3. Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Informasi lain ialah dari hasil penelitian dari orang-orang yang mengkhususkan diri dalam ”perburuan harta haram”, ibarat George Aditjondro (Kompas Cyber Media:15-4-2006) dan para NGO. Tulisan mereka berunjuk kepada sumber-sumber (referensi) lain dan wawancara mereka dengan orang-orang yang sangat mengetahui, tetapi lebih suka identitas diri mereka tidak diungkapkan.
  4. Persengketaan di Pengadilan, Informasi juga sanggup diperoleh dari sangketa-sangketa yang sedang disidangkan di pengadilan baik dalam negeri mapun luar negeri. Sangketa sanggup terjadi antara keluarga maupun antar perusahaan atau organisasi yang sanggup diikuti, mungkin harta yang dipersengketakan diduga berasal dari tindakan pidana.
  5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan setiap pejabat/ penyelenggara negara ke KPK.
  6. Kantor Pelayanan Informasi Untuk Publik, Di banyak negara dan macam-macam kantor pendaftaran (registrasi) yang informasinya terbuka untuk umum lantaran memang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum.
  7. Pembocoran informasi oleh orang dalam, Alasannya majemuk ,mulai dari kekecewaan atau sakit hati dengan partner dagangannya, hingga cita-cita untuk memperoleh dispensasi aturan lantaran bekerja sama dengan penegak aturan untuk membongkar suatu kasus
  8. Lain – Lain, 

Teknik Penelusuran Aset

Secara umum terdapat dua Teknik Penelusuran asset  yaitu :

Net Worth Method dan Expenditure Method Kedua teknik  ini dipakai untuk memilih Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT-nya. Penerapan teknik-teknik ini terus berkembang, sehingga menjadi umum dipakai dalam memerangi organized crime.

1. Net worth method (metode kekayaan bersih)

Dalam teknik ini sanggup pertanda dua hal yaitu Adanya PKP yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dan Adanya penghasilan yang tidak sah, melawan hukum, atau illegal income dari acara organized crime.

Net Worth Method untuk perpajakan

Metode ini merupakan  cara pembuktian tidak langsung, dasar penggunaannya ialah para wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya  secara lengkap dan benar dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT.PPh).

Pemeriksa pajak tetapkan net worth atau kekayaan higienis pada awal tahun yaitu dengan cara pengurangan seluruh aset seseorang dengan seluruh utang-utangnya. Misalnya dalam tahun 200X, net worth ialah = assets – liabilities. Hal yang sama dilakukan untuk memilih net worth tahun 200X+1. Selanjutnya net worth tahun 200X dibandingkan dengan net worth tahun 200X+1.

Perbandingan ini akan menghasilkan kenaikan net worth (net worth increase) yang seharusnya sama dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tahun 200X+1. Karena itu kenaikan net worth ini dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkannya dalam SPT PPh tahun 200X+1 atau yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT PPh menurut net worth method. Unreported taxable income = ialah PKP yang belum dilaporkan wajib pajak dalam SPT-nya.

Informasi inilah yang dihitung oleh pemeriksa atau penyidik pajak. Meskipun tidak ditegaskan dalam undang-undang perpajakan kita, Net Worth Method gotong royong sudah usang diterapkan semenjak zaman Belanda hingga tahun 1960-an. Masih dipakai secara intensif. Sampai dikala ini indikasi penggunaanya sangat terang dengan dimintanya Daftar Harta dan Kewajiban dalam SPT PPh.

Net Worth Method untuk organized crime
 Dengan rumus yang hampir sama, kita sanggup memilih illegal income. Kalau di Amerika Serikat teknik ini dipakai dalam memerangi orginized crime, di Indonesia pendekatan ini sanggup dipakai untuk memerangi korupsi. Ketentuan pejabat negara untuk memberikan LHKPN merupakan dasar hukumnya.

Beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh penyidik/investigator/auditor:

  1. Rekaman, Makin banyak transaksi terekam, makin ampuh pula Net Worth Method. Misalnya penggunaan rekening bank baik giro, tabungan maupun deposito. Semuanya terekam, semuanya meninggalkan jejak atau audit trails. Contoh lain, penggunaan kartu kredit, kartu debet, kartu cerdas (smart card); selain meninggalkan paper trails (jejak berupa kertas), ia juga meninggalkan digital trails yang sanggup menjadi bukti. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pembersihan uang, bank, lembaga-lembanga keuangan lainnya bahkan menciptakan laporan mengenai transaksi yang mencurigakan. Rekaman ini sangat mendukung penerapan Net Worth Method.
  2. Penyimpanan uang tunai, Istilah sehari-hari ialah simpan di bawah bantal, atau cash hoarding. Pelaku kejahatan cukup canggih untuk memakai jasa perbankan atau pasar modal untuk menanamkan uang dalam jumlah besar. Tetapi dalam banyak sekali masalah pidana perpajakan, pembersihan uang dan korupsi yang besar-besar sekalipun, cash hoarding masih sering dipraktekkan. Penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan di rumah-rumah pejabat dalam masalah korupsi menunjukkan cash hoarding dalam jumlah puluhan ribu dollar Amerika Serikat atau ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kalau tidak terungkap dari penggerebekan, penggeledahan atau penyitaan, pelaku menjelaskan bahwa penghasilan mereka yang sudah dipajaki selama bertahun-tahun mereka simpan dalam bentuk uang tunai di rumah.
  3. Tambahan “penghasilan”,Penjelasan yang diberikan oleh pelaku untuk unreported taxable income atau illegal income sanggup bermacam-macam, mulai dari warisan, dukungan dari bank, forum keuangan lannnya, perorangan, atau perusahaan), hadiah atau gratifikasi, dan lain-lain. Kalau warisan berupa tanah dan bangunan, pembuktian sanggup dilakukan relatif gampang lantaran menyangkut PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), bermacam dokumen, termasuk PBB dan Badan Pertanahan Nasional. Begitu juga dengan dukungan bank dan forum keuangan lainnya, maupun perusahaan. Masalahnya ialah jikalau dukungan berasal dari perorangan atau perusahaaan kecil, meskipun investigator sanggup berdalih bahwa dukungan itu terlalu besar dibandingkan dengan kapasitas sang kreditur. Atau investigator sanggup ”mengancam” perorangan atau perusahaan kecil tadi dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap mereka. Hadiah dan gratifikasi juga menimbulkan dilema dalam masyarakat yang permisif ibarat masyarakat kita pada umumnya. Itulah sebabnya KPK mengeluarkan aturan perihal gratifikasi, termasuk larangan untuk memberi dan mendapatkan bingkisan hari raya.
  4. Pembalikan beban pembuktian, Sebenarnya Net Worth Method membalikkan kewajiban pertanda dari pemerintah kepada bersangkutan. Rumusnya logis, dan jikalau pelaku sudah melaporkan semua unsure dalam rumus Net Worth Menthod itu maka tidak ada lagi unreported taxable income atau illegal income. Atau kalaupun ada, jumlahnya dilarang material atau siginifikan.

2. Expenditure Method

Expenditure Method  merupakan deviasi atau turunan dari Net Worth Method, yang dimanfaatkan sebagai petunjuk organized crime dan  merupakan cara pembuktian tidak langsung. Seperti Net Worth Method, Expenditure Method juga dimaksudkan untuk memilih unreported taxable income. Expenditure Method lebih cocok untuk para wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda, tetapi mempunyai pengeluaran-pengeluaran besar.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya sanggup ditarik tamat sebagai berikut :

  1. Penelusuran aset pada umumnya berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara/organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan aturan ibarat perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pembersihan uang.
  2. Penyelidik/penyidik dalam menelusuri aset/harta dibantu auditor forensik dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pembersihan uang
  3. Tujuan penelusuran aset ialah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana, yang akan dipakai untuk penggantian kerugian  negara. 
  4. Kerugian Negara/Daerah ialah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang positif dan niscaya jumlahnya sebagai jawaban perbuatan melawan aturan baik sengaja maupun lalai.
  5. Sumber informasi dalam penelusuran aset ialah Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Hasil Penelitian Akademisi dan LSM, Persengketaan di Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pelayanan Informasi Untuk Publik, Pembocoran informasi oleh orang dalam  dll.

 sumber : neliti.com

Baca Juga :

  1. Inilah Alat Sadap Milik KPK Dan Cara Penyadapan Serta Antisipasinya
  2. Tutorial Singkat Registrasi Aplikasi GRIPS Bagi Penyedia Jasa Keuangan Dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain 
  3. Cara Men-Trace Atau Melacak IP Address Seseorang 


News Feed